Ratusan Tunawisma India Telantar Akibat Lockdown Corona COVID-19

Img source : https://images.app.goo.gl/c8youe1t6LHxSpgy9

Pemerintah India menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown dalam memerangi Virus CoronaCOVID-19. Ratusan orang yang tak memiliki tempat tinggal atau tunawisma pun telantar.

Sepanjang pekan ini, para tunawisma mengantre makanan yang dibagikan para relawan. Mereka tidak bisa menerapkan pembatasan jarak fisik yang dianjurkan sejauh dua meter antarmanusia, tidak pula terdapat cairan pencuci tangan atau bak cuci tangan, dan hanya segelintir dari orang-orang itu yang mengenakan masker untuk mencegah Virus Corona COVID-19.

"Saya membutuhkan makanan. Kalau saya berdiri agak jauh dalam antrean, orang lain mungkin bisa datang untuk menyelak," kata Shiv Kumar, salah seorang yang mengantre.

Para relawan menyebut pemandangan semacam itu terlihat setiap hari di seluruh India.

Sebagai buruh kasar dan pemungut sampah, kebanyakan dari orang-orang itu adalah gelandangan tanpa rumah yang bahkan tidak dapat membeli makanan sehari-hari. Dan mereka adalah salah satu kelompok rentan yang paling terpukul akibat kebijakan karantina wilayah tiga pekan di India.

Di India diperkirakan sebanyak 4 juta orang, termasuk para tunawisma, tidak lagi mendapat penghasilan sejak karantina wilayah karena Virus Corona COVID-19 diberlakukan pada 25 Maret lalu, satu hari setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan kebijakan itu.

Dengan situasi jalanan yang sangat sepi karena kebanyakan orang bisa tinggal di rumah, bahkan jika orang yang tidak memiliki rumah harus mengemis, mereka tidak akan mendapat sepeser pun.

Sebagian dari mereka ada yang berpindah-pindah tempat meskipun tidak ada lokasi yang dituju. Beberapa beruntung dalam menemukan tempat pengungsian, sehingga dapat tidur berjajar bersama yang lain.

Bagaimana pun, pemerintah menyebut karantina wilayah diperlukan untuk membendung penularan Virus Corona, seiring dengan kasus yang terus bertambah hingga per 1 April mencapai lebih dari 1.500 kasus infeksi dengan 38 kematian.

Kelompok-kelompok HAM mengkritisi langkah pemerintah yang mereka anggap tidak cukup terencana hingga akhirnya menerapkan lockdown secara total.

"Pemerintah tidak bisa menerapkan langkah yang sangat drastis pada populasi seukuran India ini secara tiba-tiba," ungkap direktur eksekutif Jaringan Hak Perumahan dan Tanah, Shivani Chaudhry, seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/4/2020).

"Di tempat pengungsian, kami menemui hal serius, seperti kekurangan ruang yang cukup dan masalah sanitasi. Jika satu orang di sana terinfeksi, maka akan sangat sulit untuk mengendalikan penyebarannya," kata dia menambahkan.

Sumber : Liputan6.com